PB HMI MPO Setuju atas Status Teroris Terhadap Kelompok KKB di Papua

43
PB HMI MPO Setuju atas Status Teroris Terhadap Kelompok KKB di Papua

Jakarta, MEDGO.ID — Sikap dan langkah tegas Pemerintah Republik Indonesia melalui (Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopulhukam RI) dalam rangka menjamin percepatan atas terciptanya stabilitas sosial dan politik di tanah Papua dengan memberikan status teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan semua kelompok atau organisasi yang berafiliasi dengannya perlu diberikan apresiasi dan dukungan dari semua pihak di Indonesia demi keutuhan NKRI.

Lihat juga  Anies Baswedan : PMI Representatif Gerakan Kemanusiaan

Sebab serangkaian tindakan kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh KKB beserta kelompok yang berafiliasi dengannya seperti milisi Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) terhadap masyarakat sipil hingga TNI-Polri diantaranya penyanderaan 1.300 warga, pembunuhan warga sipil, pembakaran rumah dan sekolah, hingga penembakan terhadap Perwira Tinggi TNI Kabinda Papua Mayjen Anumerta I Gusti Putu Danny telah dapat menjadi alasan atau dasar yang kuat bagi pemerintah untuk memberikan status teroris kepada kelompok separatis tersebut dikarenakan serangkaian tindakan yang mereka lakukan sudah sangat mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat yang ada di Papua. Tindakan yang dilakukan oleh KKB tidak dapat dibenarkan dengan dalih apapun sebab sudah banyak menyasar kepada warga sipil. Olehnya itu sudah benar bila pemerintah menyebut KKB dan semua kelompok yang berafiliasi dengannya sebagai kelompok teroris.

Lihat juga  Peran Polsek Hanya Harkamtibmas, Tak Boleh Lakukan Penyidikan

Jika melihat Undang-undang No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pasal 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa “terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan”, maka tentunya telah sangat jelas tindakan KKB dan semua kelompok yang berafiliasi dengannya adalah tindakan terorisme. Sehingga dengan status teroris untuk KKB tersebut, pemerintah RI akan mendapatkan legitimasi yang kuat dan jelas untuk dapat segera memberikan tindakan tegas atau menumpas KKB. Penindakan secara tegas kepada KKB adalah upaya pemerintah untuk memastikan terwujudnya keamanan nasional dan di dalam memberikan status teroris kepada kelompok KKB, tentunya pemerintah tidak gegabah dan pasti telah memiliki kajian yang konfrehensif serta dasar hukum yang kuat seperti yang telah disebutkan oleh Bapak Menkopolhukam Prof. Mahfud MD yaitu diantaranya adalah Undang-undang No. 5 tahun 2018. Namun demikian, ada hal yang paling penting harus selalu diperhatikan oleh aparat pemerintah khususnya TNI-Polri dalam penindakan terhadap KKB yaitu penumpasan terhadap KKB haruslah tepat sasaran dan terukur dengan senantiasa memperhatikan aspek penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Lihat juga  Gema Takbir Berkumandang Iringi Shalat Jumat Pertama di Tenda Mesjid At Tabayyun TVM

Tanah Papua dan seluruh masyarakat Papua adalah bahagian dari NKRI, olehnya itu PB HMI juga mendesak kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk serius dan fokus dalam merespon peningkatan dan pemerataan kesejahteraan yang ada di tanah Papua, sehingga tidak ada kesan diskriminasi sosial terhadap rakyat Papua.(*)

Ketua Umum PB HMI Affandi Ismail

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here